Tim Advokasi Demokrat Data Aparat di Daerah yang Diduga Tak Netral

Inanews  – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral dalam pemilu. Saat ini tim advokasi Demokrat tengah mengumpulkan data terkait aparat di daerah yang diduga tak netral.

“Tim Advokasi kami di daerah sudah mendata baik yang di Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat serta beberapa wilayah lainnya termasuk Riau, sedang kumpulkan laporan-laporan yang ada di lapangan dari bawah. Mekanisme pelaporan kepada Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu dapat dilakukan oleh Tim Advokasi,” kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, Minggu (24/6/2018) malam.

Dia mengatakan SBY telah memberi arahan kepada para kader saat apel di Madiun, Senin (18/6) lalu. Kader Demokrat harus menjadi mata dan telinga partai terkait dugaan aparat yang tak netral.

Baca juga : KPK : Politik Uang Indikasi Calon Kepala Daerah Korupsi Saat Menjabat

Selain itu, kata Imelda, SBY terus mengingatkan netralitas aparat karena sebagai bagian dari reformasi di bidang intelijen, TNI, dan Polri. Hal itu terus dilakukan SBY selama 2 periode menjabat presiden RI.

Soal waktu pelaporan, Imelda mengatakan hal itu diserahkan Tim Advokasi. “Biar Tim Advokasi Daerah yang laporkan,” tuturnya.

Imelda mengatakan Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan pun telah mengeluarkan instruksi agar kader di daerah melaksanakan ronda Demokrat. Kegiatan ini untuk mengawal TPS dan menjaga suara paslon yang didukung Demokrat.

Selain itu, Demokrat juga mengapresiasi komitmen pemerintah dan aparatur negara yang berkomitmen untuk menjaga netralitas di penyelenggaraan pilkada serentak. Dia berharap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti.

“Kami menaruh apresiasi kepada Kapolri yang menyatakan netralitasnya, juga Panglima TNI begitu Menko Polhukam yang sudah menegaskan akan meminta netralitas aparat. Ada baiknya jika mendapatkan laporan dari bawah segera ditindaklanjuti dan ditindak tegas jika ada oknum-oknum yang bertindak di luar batas kepatutan agar tidak mencederai institusi yang seharusnya adil kepada rakyatnya,” ujar Imelda.

Baca Juga:  Cerita Pengusaha Tak Berani Terang-terangan Dukung Prabowo-Sandi

Sebelumnya, SBY menuding ada oknum BIN-Polri-TNI tidak netral. SBY menyatakan tudingan yang disampaikannya itu bukan isapan jempol semata. Dia mengatakan ada oknum-oknum aparat yang memperlihatkan ketidaknetralannya.

“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” ujar SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6).

Terkait hal ini, KPU mengatakan yang diucapkan SBY merupakan peringatan biasa. Ketua KPU RI, Arief Budiman, tidak begitu khawatirkan TNI, Polri, dan BIN tidak netral. Hal ini karena ada kesepakatan bersama.

Sementara pihak TNI meminta data oknum yang tak netral. BIN ikut menepis tudingan itu. BIN menegaskan tak ada perintah untuk mendukung pasangan manapun di pilkada serentak. Sedangkan Polri menyatakan siap menindak anggotanya yang tak netral.