Tekan Potensi Resesi, Kebijakan Pro Investasi Indonesia Perlu Ditingkatkan

Inanews – Pemerintah dinilai perlu terus meningkatkan kebijakan pro investasi untuk mendorong masuknya foreign direct investment ke dalam negeri. Masuknya investasi akan menggerakkan perekonomian nasional dan menekan potensi resesi akibat ketidakpastian ekonomi global.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi global dari 3,2% menjadi 2,9%.

Sebelumnya hal serupa juga sudah dilakukan oleh dua lembaga keuangan dunia lainnya, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang masing-masing merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada paruh pertama tahun ini yang berada di angka 3,2% dari yang semula 3,3% untuk tahun ini. Sementara itu, World Bank merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang semula dirilis berada pada angka 2,9% menjadi hanya 2,6%.

“Terjadinya revisi pada perkiraan pertumbuhan ekonomi global nampaknya sudah sangat jelas terjadi sebagai dampak dari volatilitas keadaan pasar di tengah gejolak ekonomi global. Ketegangan geopolitik dan beberapa faktor yang disebutkan sebelumnya memang bergerak sangat dinamis pada paruh pertama tahun ini sehingga membuat badan-badan ekonomi internasional tersebut melakukan proyeksi ulang berdasarkan dengan perkembangan situasi yang ada. Hal ini pun kian memperkuat premis akan adanya resesi global dalam waktu dekat,” jelas Pingkan dalam siaran persnya.

Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah di bawah arahan Menteri Keuangan sudah menyadari betul akan adanya ancaman dari perkembangan ekonomi global yang kian tidak menentu. Oleh sebab itu APBN 2020 disusun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Hal ini menjadi sebuah langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk melanjutkan reformasi struktur perekonomian nasional yang berorientasi pada inovasi dan pemberdayaan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam bursa kerja global. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam butir-butir APBN mengisyaratkan langkah preventif pemerintah untuk terus mendongkrak konektivitas rantai pasok di dalam negeri dengan memusatkan pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan sektor manufaktur.

Baca Juga:  Hoaks Gaji Ahok Rp3,2 Miliar Sebulan

Walaupun demikian, pembiayaan yang berfokus pada SDM juga perlu didukung dengan peluang kerja yang memadai. Masuknya investasi ke Indonesia tentu menjadi target utama pemerintahan Jokowi. Hal ini tergambar jelas pada pidato presiden beberapa minggu setelah diumumkannya hasil pemungutan suara untuk Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada bulan Juli yang lalu.

Menoleh sedikit ke belakang pada pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, rasa-rasanya investasi masih menjadi titik tumpu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur serta melonggarkan beberapa kebijakan fiskal maupun moneter. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa Indonesia harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tengah dihadapi oleh bonus penduduk usia angkatan kerja. Presiden juga mengingatkan supaya jangan ada pihak yang alergi terhadap investasi.  Semua hal menghambat investasi semuanya harus dipangkas, termasuk hal-hal terkait perizinan dan pungutan liar.

“Sejalan dengan pidato tersebut, APBN 2020 pun cukup mencerminkan upaya pemerintah dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Anggaran kedua terbanyak berada pada pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berurusan langsung terhadap pengadaan infrastruktur. Insentif perpajakan juga dibuat sedemikian rupa untuk menggaet lebih banyak investor,” urai Pingkan

Namun demikian, pemerintah tetap harus memperhatikan bahawa ini semua hanya merupakan stimulan investasi yang juga perlu dikawal prosesnya hingga benar-benar mencapai tujuan awal yaitu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Investasi-investasi padat karya sebaiknya menjadi fokus pemerintah disamping maraknya investasi padat modal yang memang sudah memasuki Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Dalam kurun waktu 2013-2014, rata-rata penyerapan tenaga kerja melalui investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) mencapai 1,4 juta orang. Sementara pada 2018 angka serapan tenaga kerja justru mengalami penurunan di kisaran 930 ribu orang.

Baca Juga:  Lebaran, Transaksi Kartu Kredit Citibank Diprediksi Tumbuh 10 Persen

Dengan adanya anggaran yang memfokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pemerintah juga perlu terus berupaya untuk menarik investasi industri padat karya sebanyak-banyaknya agar anggaran yang besar tersebut dapat memberikan dampak riil bagi angkatan kerja Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional.