Saat Pemerintah Ogah Pengurangan PSBB Disebut Pelonggaran

Inanews – Pemerintah mengkaji pengurangan pembatasan di masa pandemi virus Corona. Namun, pemerintah tak mau pengurangan itu disebut sebagai pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum ada pelonggaran PSBB. Pemerintah masih memberlakukan PSBB sesuai ketentuan yang berlaku. “Saya ingin tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB.

Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB,” kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020). Pemerintah sejauh ini masih mempersiapkan skenario pelonggaran PSBB. Keputusan itu, kata Jokowi, juga melihat waktu yang tepat. “Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta di lapangan,” ujar Jokowi.

“Biar semuanya jelas, karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” imbuhnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun memberi penjelasan. Muhadjir mengatakan Presiden Jokowi meminta ada persiapan tahap-tahap pengurangan PSBB, yang menurutnya perlu ada kajian yang cermat.

“Bapak Presiden setelah menetapkan perlunya ada kajian yang cermat dan terukur dan melibatkan banyak pihak untuk mempersiapkan tahap-tahap pengurangan pembatasan sosial atau pengurangan tahap-tahap PSBB,” kata Muhadjir, Senin (18/5). “Nanti dari sektor ekonomi akan dijelaskan oleh Pak Menko Ekonomi dan sektor penanggulangan COVID akan dijelaskan kepala gugus tugas,” ucap Muhadjir. Pemerintah mengklaim pengurangan PSBB ini demi memulihkan produktivitas. Namun pemerintah menyebut pengendalian COVID-19 masih bakal bisa terkendali.

Ogah Disebut Pelonggaran PSBB

Pemerintah menegaskan belum ada keputusan untuk melonggarkan PSBB. Pemerintah menyatakan akan mengkaji pengurangan pembatasan di tengah pandemi COVID-19 ini. “Yang perlu saya tekankan, Pak Presiden menegaskan kembali tak ada itu pelonggaran terhadap PSBB. Bahwa akan ada pengurangan pembatasan, iya. Itu akan dikaji,” kata Muhadjir.

Muhadjir menegaskan PSBB tetap berlaku selama PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden atau Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat masih berlaku. “Pak Presiden mengatakan, tidak ada itu pelonggaran PSBB, memang betul selama kepres tidak dicabut, berarti PSBB tetap berlaku secara nasional,” ujarnya Muhadjir menambahkan, hal ini perlu ditekankan karena pemerintah tidak ingin ada mispersepsi di masyarakat.

Baca Juga:  Indonesia Akan Sederhanakan Aturan Investasi di KEK

Meski nantinya ada pengurangan pembatasan, protokol kesehatan harus tetap diikuti. “Kenapa harus dijelaskan karena jangan sampai masyarakat mengartikan semau gue gitu. Longgar itu seenaknya, padahal protokol kesehatan justru harus diperketat di mana pengurangan pembatasan dilakukan. Misal sudah dibolehkan restoran buka, maka tidak berarti bukanya restoran itu seperti sebelum ada COVID-19,” tutur Muhadjir