RI ‘Naik Level’ Jadi Negara Maju, Beneran Nih?

Inanews – Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. Selain Indonesia, ada China, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang ‘naik level’ jadi negara maju.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Internasional (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan hal ini bisa membuat Indonesia kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS).

“Kalau berdasarkan aturan seharusnya negara maju nggak bisa dapat GSP,” katanya kepada detikcom, Minggu (23/2/2020).

Dia menjelaskan fasilitas GSP hanya diberikan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs) dan negara berkembang.

Terlepas dari dicoretnya Indonesia dari negara berkembang, saat ini AS sedang mereview fasilitas GSP untuk Indonesia. Harapannya negara tersebut akan kembali memberikan keringanan bea masuk impor tersebut.

GSP adalah sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kalau misalnya jadi negara maju kan nanti impact-nya itu kan bisa ke GSP. Saat ini kan Indonesia sedang di-reviewGSPnya. Dan itu kelihatannya ya semoga bisa lancar ya. Jadi bisa GSP-nya nggak dicabut,” tambahnya.

Dampaknya ke kinerja ekspor bagaimana?

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menilai keputusan AS itu ujung-ujungnya akan membuat ekspor dari Indonesia ke terganggu.

“Bisa, bisa berdampak ya (ke penurunan ekspor). Kalau dilihat kan ekspor kita juga dengan AS selama ini kan cukup besar kita surplusnya. Ya mungkin ini (mencoret Indonesia dari negara berkembang) juga salah satu cara AS untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dengan Indonesia,” kata dia kepada¬†detikcom, Minggu (23/2/2020).

Baca Juga:  Tarik Minat Investasi, Pembangunan Infrastruktur Harus Hubungkan Sentra Ekonomi

Namun Rosan belum bisa memperkirakan sebesar signifikan pengaruh hal tersebut terhadap kinerja ekspor Indonesia.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani pun menjelaskan, ketika fasilitas GSP dicabut karena Indonesia dikategorikan negara maju maka ekspor ke AS akan mengalami gangguan.

“Semua produk ekspor Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi perdagangan berdasarkan ketentuan subsidy & countervailing measures AS,” katanya secara terpisah.

Sebenarnya tidak masalah jika AS mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang jika pengaruhnya hanya membuat Indonesia terkena Countervailing Duties (CVDs), yaitu tambahan bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara untuk eksportir. Dengan kata lain fasilitas GSP tak dihapus.

“Cuma saja akan aneh dan karena AS jadi nggak konsisten dan double standarddengan kebijakannya sendiri kalau status Indonesia sebagai ‘negara maju’ cuma berlaku di satu UU tapi nggak di UU yang lain yang sama-sama mengatur perdagangan,” tambahnya.

AS beri sinyal perang dagang ke RI?

Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira memperkirakan Amerika Serikat (AS) sedang memberi sinyal ancaman perang dagang kepada Indonesia. Pasalnya Negara Paman Sam itu mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang.

“Jadi ini sebenarnya fasilitas (GSP) dicabut di zaman Donald Trump ini ya ini bagian dari trade war terhadap Indonesia kalau menurut saya,” kata Bhima saat dihubungi detikcom, Minggu (23/2/2020).

Bhima menjelaskan, sebelumnya AS tidak pernah mengotak-atik fasilitas tersebut kepada Indonesia. Tentu saja sikap negara tersebut saat ini merupakan ancaman buat Indonesia.

“Karena sebelumnya kan tidak pernah banyak diotak-atik gitu. Baru zaman (Presiden AS) Donald Trump saja semuanya diperlakukan menjadi musuh gitu sehingga ini sebenarnya ancaman perang dagang untuk Indonesia secara langsung,” sebutnya.

Baca Juga:  Erick Thohir Bela Ahok, Indonesia Jadi Negara Maju

AS kelihatannya ingin membatasi ekspor dari Indonesia karena sejauh ini negara tersebut defisit perdagangan dengan Indonesia, termasuk dengan empat negara lainnya yang dicoret AS dari negara berkembang.

“Jadi Indonesia ini perdagangannya 2019 masih surplus cukup besar terhadap Amerika Serikat. Jadi ini kan sebenarnya salah satu strategi saja untuk mengeluarkan Indonesia, pertama dari negara yang menerima GSP,” ujarnya.

Setidaknya selama ini, kata Bhima ada ribuan jenis barang dari Indonesia yang mendapatkan keringanan bea masuk ke AS.

“Sehingga itu yang membuat Indonesia selama ini menikmati fasilitas itu. Nah itu yang dianggap Amerika Serikat membuat neraca perdagangannya jadi defisit cukup lebar terhadap Indonesia,” tambahnya.