Partai Sebagai Public Service

Inanews  – Rakyat mungkin belum semua sada . bahwa partai politik di Indonesia itu mendapat dukungan dana tiap tahun dari pemerintahan atau “negara” dalam hal ini.

Dukungan dana itu hanya partai yang sudah dapat kursi di parlemen.

Maklum, terlalu banyak partai di Indonesia. Padahal partai dibentuk harus berlandaskan pada semangat Pancasila, Bhineka dan UUD 45.

Harusnya tidak ada “identitas” politik dari suatu partai.yang ada adalah sikap dasar atau penekanan partai dalam misi visinya.

Dana bantuan itu kabarnya masih samar untuk detail peruntukannya . Harusmya diatur lagi secara lebih detail, untuk apa saja dana bantuan itu. Karena dana APBD, kalau di anggap salah sasaran akan jadi bumerang bagi partai itu sendiri apabila di audit. Satu rupiah dana APBD melayang dan tidak bisa di pertanggung jawabkan adalah korupsi.

Dana bantuan untuk parpol itu juga dianggap tidak cukup. Tapi cukup atau kurang itu relatif.
Seperti pemikitan bahwa ,seharusnya dana bantuan itu adalah diperuntukan untuk kegiatan yang sifat nya operasional rutin partai saja.
Misal gaji pertigas , atk , sewa kantor dst.
Biaya rutin seperti layaknya suatu kantor pada umumnya.

Sedangkan untuk biaya kampanye capres atau cagub atau caleg,seharus nya partai cuma memfasilitasi atau mengantar kan saja sang calon.

Para politisi itu membuat sendiri tim kanpanye nya , tim kanoanye itu lalu merancang misi visi kampanye sekaligus strategi untuk mendapat dukungan dana dari publik.

Partai itu suatu lembaga sebagai sarana para politikus untuk berkiprah lebih lanjut.

Jadi seharusnya tidak penting siapa kerua partainya atau pengurusnya. Yang penting adalah para calon yang akan jadi politisi dan pemimpin negeri ini.

Baca Juga:  Antara Jokowi dan ISO 9001

Di Indonesia ketua partai adalah simbol kekuasaan utama politik.
Tapi dalam demokrasi sesungguhnya seharusnya, partai itu, sebagai sarana utnuk para politisi atau calon” publik service ” dalam mendapatkan jabatan itu .
Jadi ketua partai hanyalah pekerja partai tertinggi yang sifatnya lebih admisitratif.

Partai itu seharusnya fokus mendidik kader kader nya menjalankan visi misi partai, serta ikut menjaga kekokohan dasar negara dan konstitusi.

SESEDERHANA ITU.

Para ketua partai tentunya tidak elok, kalau menjabat di lembaga lain. karena tugas partainya akan di serahkan ke orang lain. Harusnya lepas salah satu jabatan itu. Supaya fokus sebagai publik service.

Kelak kalau sudah jadi perlayan publik, akan lebih utamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau partai.