Mulai 2020, Karyawan Bappenas Kerja Ala Vacation

Inanews – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan memulai konsep working vacation, atau bekerja tidak perlu di dalam ruang kantor.

Dalam pembukaan Forum Kemitraan Multipihak, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan mulai 1 Januari 2020, Bappenas sudah mengajukan rancangan pola kerja berbasis digital.

Suharso menjelaskan, konsep ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo, dengan tujuan untuk memangkas rantai kerja birokrasi, mengefisiensi waktu, dan menambah produktivitas.

Rencananya, konsep kerja smart office Bappenas ini akan mengandalkan cloud dan blockchain untuk menghubungkan sekitar 800 karyawan Bappenas. Dengan cara ini, Suharso menilai fleksibilitas kinerja birokrasi akan tercapai.

“Jadi yang penting jadwal kerja tepat, dan dia [pegawai] bisa senddeliver, respond,” ungkap Suharso di Hotel Bidakara, Rabu (20/11/2019).

Selain untuk menambah produktivitas, Suharso menilai inovasi ini sejalan dengan karakter generasi Y yang mulai banyak bekerja di pemerintah.

Seiring dengan berjalannya waktu, kata Suharso, populasi generasi alfa dan beta juga akan memenuhi birokrasi, sehingga pemerintah perlu segera melakukan modivikasi pola kerja seturut karakter generasi melek digital yang bergerak sangat cepat.

Keuntungan lain dari penerapan smart office ini, menurut Suharso, adalah semakin berkurangnya ketergantungan birokrat terhadap ketersediaan ruang kerja dan gedung. Alhasil, semua ruang dan gedung pemerintahan bisa lebih mudah dialihfungsikan dan diaplikasikan untuk kebutuhan lain.

“Kantor Bappenas juga nanti mungkin bisa jadi ruangan coworking space,” jawab Suharso terkait pengalihfungsian kantor seiring dengan berkurangnya penggunaan ruang kerja.

Dia menyatakan percobaan yang dilakukan mulai tahun depan itu akan melalui proses evaluasi. Jika target kesuksesan sesuai dengan prediksi perencanaan, implementasi kerja birokrasi berbasis digital ini bisa diimplementasikan secara bertahap ke kantor kementerian lain.

Baca Juga:  Impor Bisa Membengkak oleh Barang Modal Bekas