Masihkah Jokowi Petugas PDI Perjuangan?

Inanews  – Joko Widodo (Jokowi) kerap kali diklaim oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri sebagai petugas partainya.

Cukup beralasan juga jika Megawati mengklaim hal seperti tersebut di atas, mengingat kiprah mantan Gubernur DKI Jakarta ini di dunia politik tanah air, khususnya dalam dua kali pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 diusung oleh partai berlambang banteng demuk moncong putih.

Kendati bukan satu-satunya partai pengusung, namun PDIP-lah yang paling kuat posisinya. Karena merupakan pemenang dua kali pemilu.

Dengan alasan sebagai petugas partai inilah, tak jarang pengamat bahkan publik menilai bahwa langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahannya tak lepas dari bayang-bayang Megawati Soekarno Putri.

Bahkan, sebagian pihak pernah juga ada yang nyinyir, bahwa Presiden Jokowi hanyalah kepanjangan tangan saja. Sementara kendali sepenuhnya ada dalam tangan putri dari proklamator Indonesia tersebut.

Maka, sangat wajar jika PDI Perjuangan terutama para politisinya, baik yang ada di pemerintahan, parlemen pusat (DPR RI) dan para pengurus partai pusat selalu siap “pasang badan” jika ada pihak-pihak lain yang menyerang setiap kebijakan Presiden Jokowi.

Hal tersebut semakin membuktikan bahwa Jokowi memang orang PDI Perjuangan. Meski sejujurnya, saya sendiri belum tahu persis, apakah dia ini kader partai atau bukan.

Tapi sudahlah, yang jelas sebagaimana sering di klaim oleh Megawati bahwa Jokowi adalah petugas partainya.

Hanya saja, dalam beberapa waktu belakangan, saya jadi sedikit sangsi. Masihkah Presiden Jokowi sebagai petugas PDI Perjuangan atau bukan.

Kenapa?

Sebab, belakangan, khususnya dalam pemerintahan Presiden Jokowi di periode keduanya, seolah para politisi PDI Perjuangan ini enggan lagi “pasang badan”. Bahkan sebaliknya, mereka lebih gemar menyerang dan mengkritik segala kebijakannya.

Sebut saja, ketika Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyebut bahwa Perppu itu diterbitkan sebagai kepentingan oligarki.

Baca Juga:  Ketika Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jauh Lebih Populer Daripada Kasus Suap

Tidak hanya itu, Masinton juga menilai bahwa Perppu 1/2020 tersebut merupakan bentuk sabotase konstitusi UUD 45.

Kritikan lebih pedas malah datang dari koleganya Masinton, yakni Arteria Dahlan. Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Kemudian, ketika Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran bulan BPJS Kesehatan, para politisi PDIP pun kembali mengkritik kebijakan yang diambil oleh manta Wali Kota Solo tersebut.

Mereka menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan di tengah-tengah masa pandemi covid-19 adalah tindakan tidak terpuji.

“Menaikkan iuran dalam kondisi saat ini adalah langkah yang tidak terpuji. Lebih tepat dan simpatik apabila sebagian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) direalokasikan untuk menopang BPJS,” kata Hendrawan Supratikno,

Ada apa dengan PDIP?

Sebagain contoh kritik PDIP terhadap Presisen Jokowi tersebut di atas jelas sangat jarang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama.

Alasan adanya perubahan cukup mendasar yang diperlihatkan oleh politisi PDIP ini, menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio adalah sebagai pesan kritik pedas bahwa PDIP tengah cemburu dengan Golkar.

Lantaran, Presiden Jokowi kerap mempercayakan tugas strategis pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menko Perekonomian.

“Ada kecemburuan dari PDIP, karena Presiden Joko Widodo yang notabene kader PDIP justru memberikan beberapa atau mempercayakan beberapa proyeksi strategis kepada Airlangga Hartarto, yang notabene Ketum Golkar,” ujarnya, Minggu (17/5).

Proyek-proyek strategis dimaksud, masih dikutip Merdeka.com, antara lain Kartu Prakerja, Omnibus Law, dan kenaikan BPJS Kesehatan. “Proyek-proyek atau program Presiden Jokowi di Covid-19 ini terutama yang menyasar ekonomi ya pastinya akan dipercayakan kepada Airlangga Hartarto selaku menko perekonomian,” ujarnya.

“Nah ini membuat PDIP menurut saya cemburu karena tidak diberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk masuk,” tambahnya.

Dengan adanya kecemburuan antara PDI Perjuangan kepada Golkar, membuat para kader banteng berlomba-lomba cari perhatian presiden, sekalipun membuat kebijakan nyeleneh. Sementara yang di luar kabinet berlomba melancarkan kritik pada kebijakan Jokowi.

Boleh jadi analisa yang disampaikan oleh pengamat politik, Hendri Satrio tersebut benar adanya. Namun, dalam pandangan penulis mungkin agak sedikit berbeda.

Baca Juga:  "Contohlah Pak Jokowi, meski Menang Tidak Deklarasi Kemenangannya, Dia Minta Tunggu KPU"

Dalam hipotesa sederhana penulis, gencarnya kritikan politisi PDIP terhadap Presiden Jokowi, boleh jadi alasan politik. Sebab, mereka merasa sudah tidak lagi mempunyai kepentingan besar untuk kepentingan kedepannya.

Seperti diketahui, kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Presiden Jokowi dipastikan tidak akan bisa mencalonkan diri lagi. Dengan demikian, tak ada alasan kuat bagi PDIP untuk terus “pasang badan”.

Apalagi, kebijakan Presiden Jokowi ini dianggap merugikan rakyat dan berpotensi menyengsarakan. Dalam hal ini, PDIP tidak mau terlibat lebih jauh dengan cara membelanya.

Karena jika itu dilakukan, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi partai itu sendiri. Bukan mustahil, ketika PDIP tetap membela kebijkan Presiden Jokowi justru akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai ini turun. Dan ini jelas akan sangat merugikan.

Maka, karena merasa sudah tidak banyak lagi kepentingan pada Pilpres mendatang. PDIP lebih memilih aman dengan cara “ikut-ikutan” mengkritisi kebijakan Jokowi yang sekiranya merugikan rakyat. Sehingga, cap PDIP sebagai partai “wong cilik” masih tetap melekat.

Lalu, masihkah Presiden Jokowi sebagai petugas partai?

Saya kira, statusnya sebagai petugas partai hanya akan bisa dilihat dari kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan hingga masa akhir jabatan.

Jika, Jokowi mampu menunjukan prestasi gemilang, dipastikan PDIP akan memetik hasilnya dan menunjukan kepada publik bahwa Jokowi adalah usungannya yang paling benar.

Tapi, jika ternyata Presiden Jokowi justru malah mendapat kritik dan hujatan karena kebijakan tak populisnya, bukan tidak mungkin PDIP mulai mundur teratur. Karena tidak ingin partainya ikut terpuruk.

Itulah politik, selama kepentingannya bisa diakomodir dan menguntungkan akan berdiri paling depan, seolah dialah yang paling berjasa. Sebaliknya, mereka tak akan segan menghujat jika kepentingannya sudah lagi tak sejalan.