Koalisi Gemuk, DPD

Inanews – PARTAI politik yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada waktu kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden ( Pilpres/Pilwapres ) yang di gelar serentak dengan pemilihan anggota legislatif ( Pileg ) pusat sampau daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah yang terbanyak sepanjang sejarah Pilpres/Pilwapres, sejak pertama kali di gelar secara langsung pada tahun 2004 silam.

Betapa tidak, lebih dari setengahnya partai politik lebih memilih pasangan Jokowi-Maruf Amin. Sebut saja, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, Nasdem, Perindo, PKPI, PSI dan Hanura. Sementara sisanya menyebrang ke kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

Sudah kita saksikan bersama, dalam perjalanannya, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin berhasil keluar sebagai pemenang dengan raihan suara mencapai 54,5%. Kemenangan ini ternyata cukup berbanding lurus dengan perolehan suara partai politik pendukungnya pada Pileg 2019.

Dengan komposisi tersebut, sudah bisa dipastikan peta kekuatan Jokowi-Ma’ruf di Parlemen pun jauh lebih unggul. Beda dengan waktu Pilpres 2014 lalu. Meski menang, dukungan Jokowi di parlemen justeru kalah banyak dengan partai oposisi.

Artinya, komposisi parlemen yang saat ini lebih banyak diyakini bakal menguntungkan Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan jilid II. Betapapun, Jokowi tidak akan menemui kendala berarti dalam mengambil setiap kebijakannya karena niscaya dukungan bakal mengalir deras dari parlemen.

Sekalipun ada yang mencoba untuk mengganjal kebijakan tersebut hampir dipastikan akan menemui kekalahan jika akhirnya harus diputuskan melalui voting. Tentunya, kebijakan-kebijakan presiden Jokowi yang dimaksud penulis adalah kebijakan di luar penerbitan Perppu yang sepertinya bakal dihadang. Jangankan sampai partai oposisi, partai pendukung pun akan berlaku serupa.

Kembali pada gemuknya dukungan Parpol terhadap Jokowi di parlemen. Dengan komposisi sekarang saja, sudah sangat menguntungkan Jokowi. Apalagi, konstalasi politik yang berkembang pada hari-hari terakhir, rival utama parpol pendukung Jokowi yaitu, Gerindra dan Demokrat digadang-gadang juga akan merapat pada koalisi pemerintahan.

Baca Juga:  Tanggapan Ma'ruf Amin Dilaporkan ke Bawaslu karena Dianggap Membiarkan Hoaks

Dugaan-dugaan atau kemungkinan ini sudah bisa terlihat dari beberapa gerakan yang dilakukan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka berdua beberapa kali menemui Jokowi dengan maksud memberikan dukungan sepenuhnya (ingin masuk ke koalisi Jokowi) pada pemerintah. Jika ini terjadi, berarti di parlemen hanya akan menyisakan PKS dan PAN saja yang bersebrangan.

Jelas, ini bukanlah komposisi oposisi yang ideal. Karena dengan hanya dua partai itu, kekuatan opisisi akan sangat lemah, kalau tidak ingin disebut tak akan ada pengaruhnya sama sekali.

Di satu sisi dengan gemuknya partai pendukung presiden di parlemen akan sangat menguntungkan bagi pemerintah. Namun, di sisi lain, akan berdampak buruk bagi demokrasi kita. Bagaimana tidak, dengan ditambahnya Gerindra dan Demokrat (Jika jadi bergabung dengan koalisi Jokowi) hampir bisa dipastikan oposisi yang berfungsi sebagai check and balance hampir dipastikan akan mati. Karena bagaimanapun, Gerindra sebagai rival utama diharapkan dapat berperan sebagai penyeimbang dan bisa menyuarakan kepentingan rakyat agar pemerintah tidak kebablasan.

Kemungkinan merapatnya Gerindra ke koalisi pemerintah juga disayangkan oleh Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I Made Leo Wiratma. Menurut Made kepada TEMPO, kecenderungan partai-partai politik di DPR yang merapat ke koalisi pemerintah bisa membuat parlemen tak lagi kritis terhadap eksekutif dan hanya akan menjadi lembaga stempel seperti yang terjadi di era Orde Baru.

Karena bagaimanapun, Gerindra sebagai rival utama diharapkan dapat berperan sebagai penyeimbang dan bisa menyuarakan kepentingan rakyat agar pemerintah tidak kebablasan.

Kemungkinan merapatnya Gerindra ke koalisi pemerintah juga disayangkan oleh Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I Made Leo Wiratma.

Baca Juga:  Dilantik Presiden, Murad-Barnabas Resmi Jabat Gubernur dan Wagub Maluku

Menurut Made kepada TEMPO, kecenderungan partai-partai politik di DPR yang merapat ke koalisi pemerintah bisa membuat parlemen tak lagi kritis terhadap eksekutif dan hanya akan menjadi lembaga stempel seperti yang terjadi di era Orde Baru.

“Ini saya khawatir akan kembali ke masa Orde Baru di mana DPR jadi lembaga stempel yang memberi cap apa yang dimaui oleh presiden,” kata Made di kantornya, Senin (14/10)

Masih dikatakan Made, tidak hanya dirinya, tapi sejumlah pihak juga mengkhawatirkan matinya oposisi di parlemen karena partai-partai seperti berbondong-bondong merapat ke koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Padahal, check and balance diperlukan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.