Kartu Jakarta Pintar dan Maraknya Pemblokiran Kendaraan

InanewsKartu Jakarta Pintar (KJP) adalah kartu yang diberikan kepada para pelajar di DKI Jakarta yang memenuhi kriteria tertentu yang layak mendapat bantuan.

KJP dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah di toko-toko yang ada logo KJP. Tentu jumlah maksimal belanja sesuai dengan isi kartu yang ada atau yang tersisa. Isi kartu berasal dari anggaran Pemprov DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Bank DKI.

Jelas KJP sangat membantu bagi masyarakat kelas bawah agar hak anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, tetap terpenuhi.

Masalahnya, seperti pada banyak kasus pemberian bantuan lainnya di negara kita, selalu ada saja orang yang sebetulnya tidak berhak menerima bantuan, malah diberi bantuan.

Sebaliknya juga banyak warga tidak mampu yang tidak menerima bantuan karena status kependudukan yang tidak jelas, atau karena memilih tidak menyekolahkan anaknya.

Di kalangan warga miskin memang hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak gampang diwujudkan. Soalnya tidak sedikit orang tua yang membutuhkan tenaga si anak untuk ikut membantu mencari uang buat makan sehari-hari.

Lalu apa hubungannya antara KJP dan soal blokir kendaraan? Bagi yang datang ke kantor Samsat di lima wilayah Jakarta akhir-akhir ini, tentu melihat betapa banyaknya orang yang mengurus pemblokiran kendaraan.

Hal itu ada kaitannya dengan upaya Pemprov DKI Jakarta yang semakin ketat dalam memastikan bahwa penerima KJP betul-betul pelajar yang berasal dari keluarga miskin. Makanya bila dari data Samsat ada orang tua penerima KJP yang punya mobil, maka KJP-nya langsung dicabut atau dihentikan.

Padahal banyak orang yang memiliki beberapa mobil yang meminjam nama orang lain yang tidak memiliki mobil, untuk menghindari terkena pajak progresif atau tarif pajak yang lebih besar untuk pemilikan mobil kedua, ketiga, dan seterusnya.

Baca Juga:  Korut dan Korsel sepakat memasuki era tanpa perang

Nah, agar si empunya mobil yang asli dipaksa melakukan balik nama dari nama orang lain yang menjadi keluarga penerima KJP, maka si nama aspal (asli tapi palsu) ini berhak meminta pemblokiran. Setelah itu ia dianggap tidak memiliki mobil dan KJP-nya bisa berfungsi lagi.

Ada teman saya yang oleh bosnya di kantor diminta bantuan untuk meminjamkan namanya sebagai pemilik mobil untuk mobil kedua si bos.

Teman saya yang pegawai rendah ini awalnya dapat KJP untuk anaknya yang duduk di SMP. Tapi gara-gara sungkan meminta bosnya untuk melakukan balik nama, akhirnya ia merelakan kehilangan KJP.

Saya sendiri baru saja punya pengalaman yang tidak enak. Ada seseorang yang memblokir kendaraan yang sudah dijualnya.  Rupanya si pembeli belum melakukan balik nama, sehingga mobil tersebut masih atas nama si penjual.

Lalu si penjual mengajukan pemblokiran. Entah kenapa, yang terblokir adalah mobil saya. Parahnya, saya terpaksa bolak-balik mengurus di Kantor Samsat Jakarta Selatan tempat mobil saya terdaftar dan Samsat Jakarta Barat tempat nomor kendaraan saya diblokir atas permintaan seseorang yang beralamat di Jakarta Barat.

Ketahuannya adalah ketika saya bermaksud mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil saya yang hampir jatuh tempo. Ketika data mobil saya di-entry oleh petugas pelayanan, muncul pesan bahwa mobil diblokir.

Saya terpaksa dua kali ke Samsat Jakarta Barat, karena pada kedatangan pertama si petugas yang melayani tidak berwenang membuka blokir, sedangkan atasannya tidak masuk.

Baru pada kedatangan kedua, saya menunggu si atasan sampai sore karena siangnya  ia lagi inspeksi mendadak. Akhirnya saya dapat penjelasan bahwa data Nomor Induk Kependudukan (NIK) saya di database Samsat keliru, tidak sesuai dengan yang tercantum di KTP saya.

Baca Juga:  Jeep Wrangler Rubicon Xtreme-Trail cuma ada 100 unit di dunia

Para aparat terkait di Pemprov DKI memang lagi sibuk melakukan inspeksi mendadak, mengejar pemilik mobil yang belum membayar pajak. Mereka mendatangi tempat parkir di mal atau tempat keramaian lain.

Bila menemukan mobil yang dari plat nomor kendaraan terlihat sudah kedaluwarsa, akan ditempeli stiker di kaca depan, yang menjelaskan bahwa kendaraan ini belum membayar pajak.

Yang juga cukup menghebohkan adalah banyaknya pemilik mobil mewah yang menggunakan KTP orang lain yang didaftarkan sebagai pemilik.

Hal ini bukan terkait dengan jual beli mobil second seperti kisah di atas. Tapi dari awal sejak membeli mobil, orang kaya ini dengan berbagai cara mendapatkan KTP orang lain untuk digunakan saat pembelian.

Lalu karena tidak membayar pajak, ketika didatangi petugas ke alamat sesuai KTP pembeli yang tercatat di database, ketahauan bahwa mereka bukan pemilik sesungguhnya.

Boro-boro membeli mobil mewah, kemungkinan besar untuk makan sehari-hari saja mereka mengalami kesulitan. Apalagi mereka tinggal di gang sempit yang tidak mungkin dilewati mobil.

Pelajaran apa yang dapat kita petik? Agar kita tidak terganggu oleh kasus yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, sebaiknya kita tidak sembarangan memberikan KTP kepada siapapun. Jangan sampai disalahgunakan buat membeli kendaraan.

Kemudian bila kita punya kendaraan, pastikan bahwa data di STNK dan dokumen lainnya yang berkaitan, sudah betul, termasuk NIK-nya. Sejak berlakunya KTP elektronik, NIK menjadi basis untuk berbagai data.

Satu lagi, kalau kita menjual mobil, pastikan si pembeli melakukan balik nama, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tapi yang paling penting, sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan yang berlaku, dokumennya betul dan taat membayar pajak.