Jokowi Minta ‘Adonan’ Aspal di Indonesia Dicampur Karet

Inanews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pembangunan jalan di Indonesia, baik jalan tol, jalan nasional, hingga jalan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mulai menggunakan campuran komoditas karet.

Tujuannya agar pasokan produksi karet yang berlebih dari petani bisa terserap dan harga karet di tingkat internasional tidak menurun.

Jokowi mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebenarnya sudah mulai melakukan implementasi pencampuran komoditas karet ke aspal pada pembangunan jalan di tiga provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Namun, pasokan karet yang diperkirakan bakal meningkat pada tahun ini masih perlu dipetakan aliran penyerapannya. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah produksi karet mencapai 3,76 juta ton pada 2018.

Jumlah itu diperkirakan bakal meningkat menjadi 3,81 juta ton pada tahun ini.

“Saya minta nanti tidak hanya di tiga provinsi, namun di seluruh provinsi. Nanti akan kami berikan edaran agar aspal pemakaiannya dicampur dengan karet,” ujarnya saat menemui sekitar dua ribu petani karet di Balai Perkebunan Rakyat di Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (9/3).

Menurutnya, permintaan ini merupakan langkah yang menguntungkan. Sebab, hasil perkebunan petani mendapat jaminan akan diserap. Begitu pula bagi pembangunan jalan di Tanah Air yang mendapat asupan bahan baku baru.

“Hasilnya bagus, meski harganya [biaya pembangunan jalan] agak mahal sedikit, sekitar 10 persen, tidak apa. Tapi daya awetnya lebih lama. Jadi sebenarnya lebih murah,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan jajaran menteri sebenarnya sudah menyiapkan langkah untuk memenuhi permintaan Jokowi. Salah satunya dengan membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Kementerian PUPR dalam bentuk Surat Edaran (SE) Menteri.

Baca Juga:  JK: Indonesia Tidak Bisa Lagi Mengandalkan Sektor Pertanian

NSPK itu kemudian menjadi pedoman sekaligus instruksi bagi pemerintah daerah untuk turut mengamini permintaan presiden. Setelah itu, Kementerian PUPR berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk ikut menerbitkan SE dan kemudian melakukan sosialisasi ke masyrakat.

“[SE Menteri PUPR] sudah selesai dibuat, tinggal [surat] edaran dari Menteri Dalam Negeri, mungkin Senin (11/3) sudah akan kami kirim. Kalau itu keluar, penggunaan aspal campur karet wajib,” terangnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya memang sudah menerbitkan SE tersebut. Hasilnya, setidaknya sudah ada sekitar tiga ribu ton karet yang dibeli oleh kementerian dengan harga senilai Rp2,6 miliar.

“Harga pembelian karet Rp9.500 di sini [Sumatera Selatan], itu berdasarkan lelang. Kami beli dari Sumatera Selatan dan Lampung. Sudah diaplikasikan di beberapa provinsi,” jelasnya.

Bahkan, untuk tahap awal penyerapan karet sebagai campuran aspal telah disiapkan anggaran mencapai Rp40 miliar pada tahun ini. Dana tersebut, katanya, masih mungkin meningkat bila pembangunan jalan menggunakan aspal bercampur karet meningkat.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of