5 Berita Populer Ekonomi, Menkeu Angkat Bicara Soal Keabsahan Perhitungan BPS dan Pengadilan Tolak Praperadilan PT KDH Soal Iuran BPJS Ketenagakerjaan

1. BPS Diragukan, Sri Mulyani Angkat Bicara

Inanews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membela Badan Pusat Statistik (BPS) setelah sejumlah pihak meragukan keabsahan penghitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikeluarkan lembaga pemerintah non-kementerian ini.

Sri Mulyani menegaskan independensi BPS dan tidak adanya manipulasi data pertumbuhan ekonomi yang mencuat dari keraguan sejumlah pihak.

2. Tidak Setor Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pengadilan Tolak Praperadilan PT KDH

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menggugurkan permohonan gugatan pra-peradilan yang diajukan I dan M.Y sebagai pimpinan PT KDH dalam kasus dugaan tidak memungut dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap 156 pekerja.

“Hakim PN Tanjung Balai Karimun menetapkan permohonan pemohon dianggap gugur. Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,” kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

3. Kontribusi Zakat Digital di Tanah Air Bisa Capai 30 Persen

Kontribusi pengumpulan zakat via kanal digital di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 30% ke depannya.

Sekretaris Eksekutif World Zakat Forum (WZF) Irfan Syauqi Beik menuturkan beberapa negara anggota forum internasional ini telah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

4. Kemnaker Perbanyak Job Fair untuk Alumni Magang Jepang

Kementerian Ketenagakerjaan akan memperbanyak penyelenggaraan bursa kerja atau job fair sebagai jembatan antara perusahaan dan alumni pemagangan Jepang.

Siti Kustiati, Direktur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa pihaknya akan memperbanyak job fair untuk alumni pemagangan Jepang.

5. Program Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Kebijakan Ekonomi Jangka Pendek

Dua program pemerintah di sektor ketenagakerjaan masuk dalam program kerja prioritas pemerintah yang akan diselesaikan dalam enam bulan ke depan.

Baca Juga:  8 Bank Belum Maksimal Salurkan KPR Bersubsidi

Dalam salinan poin-poin rapat koordinasi (rakor) kementerian ekonomi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (7/11/2019), kebijakan penerapan kartu prakerja dan perbaikan ekosistem ketenagakerjaan.